Jakarta - Ketua Presidium Penyelamat Partai Golkar Agung Laksono prihatin mendengar kabar adanya politik transaksional untuk memenangkan Aburizal Bakrie (Ical) sebagai Ketua Umum Golkar periode selanjutnya. Agung menguak imbalan yang didapat Dewan Pimpinan Daerah yang bersedia teken kontrak dukung Ical.
"Yang teken ada imbalan antara Rp 50 Juta sampai Rp 100 Juta," ungkap Agung di Bali, Minggu (30/11/2014).
Agung menyatakan politik transaksional ini dijalankan dalam 'operasi pasar' kepada DPD-DPD Golkar. Strategi ini dikombinasikan dengan cara intimidasi pemecatan terhadap pengurus DPD yang tak mau mendukung Ical.
Ada dua substansi surat pernyataan yang harus ditandatangani DPD itu. Pertama, untuk mendukung Ical. Dan kedua, mencabut dukungan kepada calon ketua umum selain Ical.
"Ada 'operasi pasar' ke bawah langsung. Mendatangi DPD untuk memperbaharui surat dukungannya, jika nanti ada surat dukungan di luar itu maka dinyatakan kadaluarsa. Pakai materai Rp 6000,- dikumpulkan DPD Provinsi (DPD I). Ini dalam rangka memperbaharui dukungan dan memastikan dukungan ke Ical," ungkal Agung.
Jika ini dilakukan, maka dukungan satu-satunya dipastikan hanya untuk Ical seorang. Dengan begitu, penentuan Ketum Golkar akan dilakukan secara aklamasi.
"Ini kira-kira dilakukan antara empat hingga lima hari yang lalu," kata Agung.
Bila pengurus DPD menolak penandatanganan dukungan untuk caketum inkumben itu, maka konsekuensi pahit menanti: pemecatan.
"Dan terbukti, beberapa hari ini ada yang dipecat dari sejumlah DPD II," kata Agung.
[detik.com]
