"Yang saya takutkan itu Golkar ini bisa merembet ke lainnya mengajak PAN, Gerindra, PKS dan lain buat tolak Perpu. Kalau Demokrat ya saya enggak tahu. Kalau seperti ini sama saja percuma balikin sebelumnya," ujar Malik di ruang Fraksi PKB, komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2014).
Abdul Malik menganggap inisiatif Golkar terhadap penolakan Perppu Pilkada diprediksi akan menjadi persoalan yang muncul antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP). Menurutnya peluang adu jumlah pemungutan suara atau voting dalam penentuan putusan bakal menjadi masalah. Pasalnya, menurut perhitungan KIH belum kuat terkait Pilkada.
Abdul Malik juga menilai keberadaan PPP dan Demokrat yang belum jelas posisinya.
"Demokrat terkesan marah, kecewa. Tapi, nanti bagaimana kita enggak tahu kan. Ini kan karena persoalan belum dibahas secara konstitusi, tapi secara partai sendiri langsung mengeluarkan putusan," sebutnya.
Ia mengkhawatirkan dampak terhadap masyarakat kalau realisasi Pilkada lewat DPRD terwujud.
"Potensi demokrasi mundur, ada sistem oligarki. Cara pemilihan eksklusif menjadi tertutup, dan rakyat tidak bisa menentukan itu. Artinya keterlibatan masyarakat nol dan tidak ada pertanggungjawaban politik secara moral kepada rakyatnya," ujarnya.
[detik.com]
